Anggota Komisi II DPR, Deddy Yevry Sitorus, secara tegas menolak usulan dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang menginginkan RUU Pemilu menjadi inisiatif pemerintah. Deddy berpendapat bahwa penyerahan RUU Pemilu kepada pemerintah sama dengan melepaskan kendali dan keberadaan partai politik dalam sistem demokrasi.
Menurut Deddy, partai politik adalah pihak yang paling memiliki kepentingan terkait RUU ini, sehingga sangat tidak tepat jika inisiatifnya diserahkan kepada pemerintah. Dalam pandangannya, hal ini akan mengancam eksistensi partai dan mereduksi peran mereka dalam demokrasi.
Pentingnya RUU Pemilu bagi Partai Politik di Indonesia
RUU Pemilu merupakan salah satu aspek fundamental yang akan menentukan arah politik Indonesia ke depan. Deddy menegaskan bahwa keputusan terkait RUU ini harus datang dari DPR sebagai perwakilan suara rakyat. Mengalihkan inisiatif ke pemerintah akan mengurangi suara partai dalam proses pembuatan keputusan tersebut.
Perbedaan pendapat dalam pembahasan RUU ini adalah hal yang sudah umum dalam konteks politik. Deddy mencatat bahwa dalam politik, perbedaan pandangan bukanlah sesuatu yang patut ditakutkan. Justru, hal tersebut merupakan sebuah proses demokrasi yang sehat.
“Dalam keluarga saja kita bisa berdebat, apalagi dalam politik. Jika kita tidak siap dengan perbedaan, lebih baik tidak terjun ke dunia politik,” tegas Deddy. Pandangannya ini menggambarkan makna demokrasi yang menuntut kolaborasi, meskipun seringkali terdapat perbedaan pandangan di antara para pihak.
Menanggapi Usulan PAN tentang RUU Pemilu
Partai Amanat Nasional, melalui Wakil Ketua Umum Saleh Daulay, menyampaikan argumen bahwa menjadikan RUU Pemilu sebagai inisiatif pemerintah dapat menghindari perselisihan antar partai di DPR. Ide ini muncul sebagai upaya untuk mempermudah proses pembahasan tanpa terjebak dalam konflik politik yang berkepanjangan.
Saleh menjelaskan bahwa jika inisiatif berasal dari pemerintah, maka ruang untuk perdebatan di awal bisa diminimalkan. Namun, Deddy menganggap usulan tersebut aneh dan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ia mempertanyakan mengapa undang-undang yang vital justru harus diserahkan ke pemerintah.
“Jika undang-undang teknis biasanya merupakan inisiatif DPR, mengapa RUU yang krusial bagi masa depan politik bangsa justru diusulkan sebagai inisiatif pemerintah? Ini bertentangan dengan etika politik,” ia menjelaskan. Pertanyaan ini membangkitkan isu penting tentang perlunya kontrol dan transparansi dalam proses legislatif.
Keterlambatan dalam Pembahasan RUU Pemilu
Saat ini, RUU Pemilu telah masuk dalam agenda legislasi prioritas 2026 namun belum ada tanda-tanda pembahasan akan segera dilakukan. Keterlambatan ini menjadi sorotan banyak pihak, mengingat tahapan pemilu dijadwalkan dimulai pada pertengahan 2026. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksiapan dari DPR untuk segera menyelesaikan RUU yang sangat vital ini.
Deddy menegaskan bahwa penundaan ini tidak bisa dipandang sepele. Ia merasa penting untuk segera mendiskusikan hal ini agar tidak terjadi kekacauan saat tahapan pemilu dimulai. Kesigapan dalam menyusun dan membahas RUU Pemilu harus menjadi prioritas agar semua regulasi bisa berjalan sesuai rencana.
Pandangan Deddy mengenai hal ini mengindikasikan bahwa ada urgensi untuk mempercepat proses legislasi di DPR. Ia menekankan bahwa pengaturan yang jelas harus ditetapkan untuk menghindari ketidakpastian saat pemilu berlangsung.
